Hampir tiga dekade setelah krisis keuangan 1997–1998, pemerintah akhirnya menyelesaikan kewajiban obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia.
Pemerintah telah melunasi obligasi terkait BLBI senilai Rp218,3 triliun kepada BI. Namun, pelunasan tersebut bukan berarti seluruh urusan BLBI selesai.
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa negara masih memiliki hak tagih terhadap obligor dan debitur yang masih mempunyai kewajiban. Artinya, satu persoalan telah ditutup, tetapi proses pengembalian aset dan piutang negara masih berlanjut.
Ada dua hubungan keuangan yang perlu dibedakan dalam persoalan ini.
Pertama, kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia melalui obligasi yang diterbitkan dalam rangka penanganan krisis 1997–1998. Kewajiban inilah yang telah dilunasi pemerintah pada Agustus 2026.
Kedua, kewajiban para obligor dan debitur BLBI kepada negara.
Pelunasan yang pertama tidak otomatis menghapus kewajiban yang kedua.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa hak tagih negara terhadap obligor dan debitur tetap berlaku meskipun kewajiban pemerintah kepada BI telah selesai.
Jadi, sederhananya:
Utang pemerintah kepada BI selesai → hak tagih negara kepada obligor dan debitur tetap berjalan.
Setelah Satgas BLBI berakhir pada akhir 2024, proses penagihan dilakukan secara kelembagaan melalui Kementerian Keuangan, termasuk melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Pemerintah juga menggunakan landasan hukum baru melalui PP Nomor 4 Tahun 2026 untuk mengoptimalkan pengembalian aset negara.
Upaya yang dilakukan antara lain penagihan aktif, pemancangan, penyitaan, serta pelibatan aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam pelacakan dan pengamanan aset.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengejar pembayaran dalam bentuk uang tunai. Aset yang berkaitan dengan kewajiban tersebut juga menjadi bagian dari proses pemulihan hak negara.
Pertanyaan berikutnya adalah: kalau pemerintah berhasil menagih kewajiban tersebut, uangnya akan digunakan untuk apa?
Kementerian Keuangan menyatakan bahwa hasil pengembalian dari penagihan obligor dan debitur akan disetorkan ke kas negara melalui APBN.
Artinya, pengembalian aset bukan sekadar menyelesaikan persoalan administratif masa lalu. Ketika berhasil dipulihkan, aset atau penerimaan tersebut dapat kembali menjadi sumber daya negara untuk membiayai kepentingan masyarakat melalui APBN.
Di sinilah proses penagihan BLBI memiliki kaitan dengan pengelolaan keuangan negara saat ini.
Pelunasan Rp218,3 triliun menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI atas obligasi yang diterbitkan dalam rangka penanganan krisis 1997–1998.
Pembayaran terakhir dilakukan pada Agustus 2026 dengan menggunakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari surplus Bank Indonesia.
Namun, penting untuk tidak menyamakan pelunasan ini dengan berakhirnya seluruh utang pemerintah.
Suahasil menegaskan pemerintah tetap menerbitkan surat utang sebagai bagian dari pengelolaan pembiayaan negara. Jadi, yang telah selesai adalah obligasi terkait penanganan BLBI kepada BI, bukan seluruh surat utang pemerintah.
Momentum pelunasan BLBI terjadi bersamaan dengan penguatan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
Pada 24 September 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara bertemu Gubernur BI Destry Damayanti untuk membahas sinergi kebijakan fiskal dan moneter.
Pembahasannya mencakup likuiditas, strategi penerbitan surat berharga pemerintah, serta SRBI. Keduanya juga menyepakati kerangka lima pilar sinergi yang mencakup pertumbuhan ekonomi, sektor eksternal, likuiditas, pengendalian inflasi, dan pendalaman pasar keuangan.
Sinergi tersebut penting karena kebijakan fiskal dan moneter saling berhubungan dalam menjaga stabilitas perekonomian.
Ketika pemerintah mengelola anggaran dan pembiayaan, BI menjalankan kebijakan moneter serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Koordinasi diperlukan agar kebijakan keduanya tetap berjalan dalam koridor kewenangan masing-masing.
Kasus BLBI memberikan satu pelajaran penting: menyelesaikan kewajiban pemerintah tidak selalu berarti seluruh proses keuangan selesai.
Ada kewajiban yang harus dibayar pemerintah, tetapi ada pula hak negara yang perlu ditagih.
Dari sisi pengelolaan keuangan negara, keduanya harus dicatat dan ditangani secara berbeda.
Pelunasan obligasi kepada BI memberikan kepastian bahwa hubungan kewajiban tersebut telah selesai. Sementara penagihan terhadap obligor dan debitur merupakan upaya untuk memastikan hak negara yang masih tercatat sebagai piutang dapat dipulihkan.
Dengan kata lain, pemerintah sedang menjalankan dua pekerjaan sekaligus: menutup kewajiban lama dan memulihkan hak negara yang masih tersisa.
Pelunasan Rp218,3 triliun memang menjadi tonggak penting dalam penyelesaian dampak krisis 1997–1998.
Namun, proses penagihan terhadap pihak yang masih memiliki kewajiban tetap berjalan.
Karena itu, perhatian selanjutnya bukan hanya pada fakta bahwa utang pemerintah kepada BI telah lunas, tetapi juga pada seberapa jauh negara mampu memulihkan aset dan piutang yang masih menjadi haknya.
Jika berhasil dikembalikan, hasilnya akan masuk ke kas negara dan pada akhirnya dikelola melalui APBN.
Jadi, BLBI memang memasuki babak baru: kewajiban pemerintah kepada BI telah ditutup, sementara pekerjaan memulihkan hak negara masih berlanjut.
Pelunasan utang BLBI menunjukkan bahwa penyelesaian masalah keuangan masa lalu membutuhkan waktu panjang. Kini, tantangannya bergeser dari membayar kewajiban kepada memastikan aset dan piutang negara yang masih tersisa benar-benar dapat dipulihkan dan dikelola untuk kepentingan masyarakat.
